Pengertian Lip Service dan Komitmen Dalam Situasi Politik

Pengertian Lip Service dan Komitmen Dalam Situasi Politik

Sering kita jumpai di setiap pemilu atau pilkada tampak di satu sisi, situasi politik terlihat bersemangat dan penuh dinamika.Akan tetapi pada sisi lain, banyak orang berfikir apakah peristiwa itu berdampak pada nasib mereka. Seseorang menilai pemilu atau pilkada lebih dikatakan sebagai ritual social jika dibandingkan momen politik dalam mengubah nasib maupun untuk memperjuangkan cita-cita. Reaksi seperti inidapat kita mengerti, walaupun sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintah serta  politisi.Di politik lokal, kita sering bertemu banyak fenomena serta masalah yang beraneka macam, dan seluruhnya berkumpul dalam proses Pilkada.

Dalam pilkada seorang kandidat kepala daerah akan menyusun visi dan misi. Kemudain akan  melakukan proses kampanye untuk dijadikan bentuk penegasan janji-janji serta komitmen mereka pada masyarakat untuk bagian dari skema serta strategi pemenangan. Apabila kita bandingkan janji-janji politik di tiap kandidat ketika melakukan proses kampanye dan ketika terpilih ternyata terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita. Pada akhirnya, janji-janji politik itu hanyalah lip service. Pengertian lip service yaitu hanya omongan belaka saja, dan  tidak disertai dengan perbuatan yang nyata bahkan menipu public. Jika seperti ini maka integritas dan moral pemimpin yang terpilih tersebut perlu dipertanyakan.

Komitmen Dalam Politik

Masyarakat  pastinya memiliki ekspektasi pada pemimpin yang telah tepilih, yaitu mewujudkan janji-janji politiknya ketika masih masa kampanye. Lalu ada pertanyaan apakah janji-janji politik ketika kampanye memiliki kekuatan hukum tetap akan dilaksanakan? Janji politik yang telah diungkapkan tersebut tentu saja mengikat secara moral dan wajib untuk dilaksanakan. Kemudian janji-janji politik tersebut akan mengikat secara hukum pada saat janji-janji politik itu dituangkan pada visi, misi serta menjadi RPJPD serta  RPJMD.

Rakyat juga sangat hak dalam menagih secara hukum atas dasar ingkar janji saat janji politiknya tidak segera diwujudkan oleh pasangan terpilih.  Janji-janji kampanye juga dapat dijadikan dokumen hukum apabila dijadikan bahan yang terintegrasi dengan DPRD. Dikarenakan menjadi dokumen hukum, maka DPRD mempunyai kekuatan dalam menekan sampi memberhentikan kepala daerah yang telah terpilih namun mereka melanggar janji kepada masyarakat ketika dalam masa kampanye. Namun kerap sekali terjadi dari janji-janji politik tidak jelas, sebab masyarakat akan cenderung apatis serta bersikap masa bodoh sesudah calonnya terpilih menjadi seorang kepala daerah dan malah bersikap fanatisme.

Kata yang sering dan memang layak digunakan untuk menilai kualitas yang sesungguhnya dari seseorang yaitu integritas.  Apalagi jika orang tersebut termasuk calon pemimpin atau pemimpin. Misalnya pada berbagai ajang kampanye calon pemimpin, kerap dijumpai jika secara pengetahuan, kemampuan, atau visi kualitas calon kepala daerah hanya berbeda tipis. Akan tetapi pada saat para kandidat itu diukur sesuai dengan integritasnya, disitulah terlihat perbedaannya. Tak hanya menjadi ukuran pembeda, integritas juga dinilai bisa memberikan pengaruh besar pada kemajuan institusi. Keahlian, pengetahuan, serta visi memang sangatlah diperlukan,  namun jika tidak ada integritas, seluruhnya hanyalah hiasan yang dapat dimanfaatkan untuk menipu rakyatnya.

Sebab sudah sering teradi dalam berbagai ajang pemilihan pemimpin, banyak isu yang berhubungan dengan integritas yang telah merebak. Dari mulai hal-hal kecil seperti ucapan dan perilaku sampai dengan hal-hal besar seperti standar moral atau skandal. Ini semua memperlihatkan jika integritas benar-benar termasuk sebuah faktor yang penting sekali dalam menilai kualitas sesungguhnya dari seorang pemimpin.  Integritas juga akan terbentuk dengan adanya system serta keteladanan yang kuat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *